Akankah Pemilukada Cianjur Berkualitas?

Akankah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berkualitas? Pertanyaan ini terasa mengganggu, bahkan mungkin juga bagi orang-orang lain yang selama ini ikut mencermati proses pemilukada.

Alasannya sederhana. Sejak ditetapkan sebagai calon bupati/wakil bupati Cianjur berikut nomor urut pesertanya dalam pemilukada, Sabtu, 6 November 2010, enam pasangan cabup/cawabup itu sudah melakukan kampanye secara terang-terangan. Padahal jadwal kampanye itu sendiri baru akan dimulai pada 24 Desember nanti.

Ke enam pasang cabup/cawabup itu yakni (berdasarkan nomor urut peserta), Hidayat Athori-Suherlan (Hidayah), Dadang Supyanto-RK Dadan SN (Dangdan), Hidayat Makbul-Sumitra (Hamas), Ade Barkah Surachman-Kusnadi (Abadi), Tjetjep Muchtar Soleh-Suranto (Cerdas2) dan Maskana Sumitra-Ade Sanoesi (Maksad). Tentang siapa mereka, ada di sini

Jumlah Balonbup/wabup Cianjur Bakal Mengerucut?

Animo masyarakat Cianjur, Jawa Barat, untuk menjadi kepala daerah, bolehlah kita acungi jempol. Lihat saja dalam ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Cianjur yang saat ini tengah dalam proses verifikasi dan pemeriksaan phisik-psikis para bakal calon bupati (balonbup) dan calon wakil bupati (balonwabup) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

Ada delapan pasang balonbup/wabup yang dua pekan lalu mendaftarkan diri ke KPUD. Lima pasangan merupakan balonbup/wabup yang diusung parpol/koalisi parpol dan tiga pasangan lagi merupakan balonbup/wabup dari jalur independen alias non-parpol.

Perkembangannya Relatif Lambat,Kota Cianjur, Kota Pasar dan PKL

LETAKNYA memang sangat strategis. Karena berada dan dilintasi jalan protokol Jakarta-Bandung. Tapi dibandingkan kota-kota tetangganya, sebutlah Kota Sukabumi, perkembangan Kota Cianjur, Jawa Barat, tampaknya relatif lambat.

“Tak banyak berubah,” kata seorang teman yang pulang kandang setelah belasan tahun merantau di kota lain. “Kecuali, kian seringnya terjadi kemacetan arus lalu-lintas, bertambahnya pasar dan kian bertumpuknya pedagang kaki lima (PKL) di ruas-ruas jalan di pusat kota.”

Belasan tahun lalu, katanya lagi, di trotoar sepanjang Jl.HOS Cokroaminoto dan Mangunsarkoro, disiang hari kita bisa berlari-lari. Sekarang untuk bisa jalan kaki saja susah, karena trotoar dipenuhi PKL.

Di Tengah Besarnya Kucuran Dana dari Pusat, Ternyata Masih Ada SDN yang Memprihatinkan

Menyedihkan! Itulah kalimat pertama yang muncul ketika saya membaca dua berita tentang kondisi dua sekolah dasar (SD) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang dimuat di halaman daerah Harian Pelita (Jumat/03/2010).

Menyedihkan, sebab di tengah-tengah “euporia” pemerintah pusat yang merasa telah berhasil mengalokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN, sebagaimana diharuskan UUD 1945 (hasil amandemen), ternyata di Cianjur, dan mungkin juga di daerah-daerah lain, masih ada sekolah yang tak-layak disebut sekolah.